## Gejolak Nasional di Indonesia: Protes Massenyal, Kerusuhan, dan Akibatnya
Indonesia dilanda gelombang protes massal dan kerusuhan pada Agustus 2025, yang bermula dari kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi dan usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gejolak ini menewaskan sedikitnya dua orang, melukai lebih dari lima lainnya, dan mengakibatkan puluhan orang hilang. Protes yang berpusat di Jakarta, ibukota negara, cepat menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kekerasan dan kerusakan infrastruktur publik yang signifikan.
**Akar Masalah: Kenaikan Tunjangan DPR dan Kondisi Ekonomi yang Memburuk**
Api protes menyala membara karena usulan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta (sekitar US$3.057) per bulan. Angka ini sepuluh kali lipat lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang sudah termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan tunjangan ini, ditambah dengan tunjangan makan dan transportasi yang sudah ada, memicu kemarahan publik yang meluap. Kekecewaan publik semakin diperparah oleh beban ekonomi yang semakin berat, seperti kenaikan harga pangan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) akibat pemotongan anggaran pusat oleh pemerintah.
Laporan BBC Indonesia memperkirakan penghasilan resmi anggota DPR mencapai lebih dari Rp 100 juta (sekitar US$6.062) per bulan, termasuk tunjangan perumahan tersebut. Namun, angka ini dibantah oleh beberapa pihak. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) bahkan mengklaim penghasilan bersih anggota DPR bisa mencapai Rp 230 juta (sekitar US$13.942.60) per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar (sekitar US$169.736) per tahun, berdasarkan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR periode 2023-2025. Total anggaran untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun pada tahun 2025, meningkat dari Rp 1,2 triliun pada tahun 2023 dan Rp 1,8 triliun pada tahun 2024. Namun, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Hukum dan HAM, memberikan pernyataan yang berbeda, yang menyatakan bahwa penghasilan total anggota DPR bisa mencapai miliaran rupiah per bulan.
**Pernyataan Anggota DPR yang Menyulut Amarah**
Menambah bara api kemarahan publik adalah sejumlah pernyataan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif dan tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Salah satu contohnya adalah pernyataan anggota DPR dari Partai NasDem, Nafa Urbach, yang mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan kesulitan mobilitas anggota DPR. Pernyataan tersebut menuai kecaman keras dan memaksa Nafa Urbach untuk meminta maaf melalui media sosial dan menjanjikan untuk menyumbangkan tunjangannya kepada konstituennya. Pernyataan kontroversial lainnya datang dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, yang menyebut mereka yang meminta pembubaran DPR sebagai “orang-orang paling bodoh di dunia,” dan Eko Patrio, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang mengunggah video parodi yang dianggap mengejek keresahan masyarakat.
**Kronologi Protes dan Kerusuhan**
Protes dimulai pada 25 Agustus 2025 dan meluas ke berbagai kota. Di Medan, Sumatera Utara, ribuan mahasiswa, pekerja, dan pengemudi ojek online turun ke jalan menuntut pemerintah pusat membatalkan kebijakan pajak baru. Di Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa menyerbu gedung DPR daerah, sementara di Jakarta, aksi demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi rusuh setelah mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung parlemen.
Puncak kerusuhan terjadi pada 28 Agustus 2025 di Jakarta, di mana ribuan demonstran, sebagian besar mahasiswa, aktivis politik, dan anggota serikat pekerja, bentrok dengan polisi di depan Gedung DPR. Aksi ini dipicu oleh tuntutan buruh, termasuk penghentian outsourcing, kenaikan upah minimum, penghentian PHK massal, dan reformasi pajak buruh. Ketegangan meningkat ketika polisi menggunakan gas air mata dan water canon untuk membubarkan massa.
**Tragedi Kematian Affan Kurniawan dan Eskalasi Kerusuhan**
Tragedi terjadi pada malam 28 Agustus 2025. Sebuah kendaraan taktis Brimob menabrak dan membunuh Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang sama sekali tidak terlibat dalam demonstrasi. Kejadian ini terekam dalam video yang viral di media sosial dan memicu kemarahan besar-besaran. Kematian Affan Kurniawan menjadi pemicu utama eskalasi kerusuhan di berbagai kota. Massa, terutama para pengemudi ojek online, mengepung markas Brimob, membakar mobil, dan melempar batu. Terdapat pula laporan tentang korban lain yang mengalami nasib serupa, meskipun kabar tersebut kemudian diklarifikasi.
Kematian Affan Kurniawan memicu gelombang protes lebih besar di berbagai kota, seperti Surabaya, Makassar, Bandung, dan banyak lagi. Gedung-gedung pemerintah di beberapa kota dibakar, rumah-rumah anggota DPR dijarah, dan kekerasan meluas. Aksi demonstrasi terus berlanjut hingga beberapa hari berikutnya, dengan tuntutan yang meluas mencakup reformasi Polri, pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan pertanggungjawaban atas kematian Affan Kurniawan.
**Tanggapan Pemerintah dan Pihak Terkait**
Pemerintah merespon dengan membentuk tim tugas untuk menangani PHK massal dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada keluarga Affan Kurniawan dan komunitas ojek online. Tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan Affan Kurniawan ditangkap dan dijatuhi hukuman penahanan khusus. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan berjanji untuk melakukan investigasi yang transparan. Namun, beberapa pernyataan pejabat pemerintah dan anggota DPR menimbulkan kontroversi dan semakin memanaskan situasi.
**Dampak Kerusuhan:**
Kerusuhan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang besar di berbagai kota, termasuk kerusakan gedung DPR di beberapa daerah, stasiun TransJakarta, dan fasilitas umum lainnya. Kerugian ekonomi juga signifikan, dengan penurunan nilai rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Beberapa negara asing mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya di Indonesia.
**Kesimpulan:**
Protes massal dan kerusuhan di Indonesia pada Agustus 2025 merupakan peristiwa kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang memburuk, kenaikan tunjangan DPR yang kontroversial, dan pernyataan pejabat publik yang tidak sensitif. Kejadian ini menandai eskalasi ketegangan sosial dan politik di Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas. Kejadian ini juga menjadi sorotan internasional yang menunjukkan betapa pentingnya dialog dan respons pemerintah yang bijak dalam menghadapi tuntutan rakyat. Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan, terutama di kepolisian, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
**(Kata kunci SEO: Protes Indonesia, Kerusuhan Indonesia, Demo Indonesia, DPR, Tunjangan DPR, Kapolri, Affan Kurniawan, Reformasi Polri, Kerugian Ekonomi Indonesia, Kerusakan Infrastruktur Indonesia, Politik Indonesia)**
